Perlu Sinergi dan Gotong Royong Bersama Pemda untuk Pulangkan PMIB

KEMENKO PMK -- Sebanyak 200 orang Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB) akan dideportasi atau dipulangkan dari Malaysia dalam waktu dekat. Rencananya mereka akan dipulangkan melalui jalur Tawau-Nunukan, Kalimantan Utara. Pemulangan hingga akhir tahun 2022 dari jalur Tawau-Nunukan diperkirakan sekitar 800 orang PMIB.

Namun, untuk memfasilitasi kepulangan para PMIB, Pemerintah Daerah Nunukan yang merupakan pintu masuk dari Semenanjung Malaysia tidak memiliki kemampuan anggaran yang cukup. Sehingga, pihak pemda meminta bantuan kepada pemerintah pusat untuk memfasilitasi.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri menyampaikan bahwa untuk pemulangan PMIB memerlukan sinergitas dan gotong royong dari semua pihak.

Menurutnya, kepulangan PMIB bukan hanya urusan pemerintahan pusat saja, tetapi pemulangan PMIB juga merupakan urusan bagi pemerintah daerah asal para PMIB. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Pemulangan PMIB dari Malaysia, pada Rabu (6/7).

"Pemulangan PMIB ini merupakan urusan bersama yang membutuhkan kerja sama dan gotong royong banyak pihak. Tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah asal para PMIB," jelas Femmy.

Femmy memaparkan, setidaknya ada beberapa daerah yang menjadi tempat tujuan PMIB. Di antaranya adalah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTB, NTT, Kaltara, dan juga Jawa Timur.

"Mohon difasilitasi pemulangan oleh pemda ke daerah-daerah tersebut, termasuk juga untuk pemberdayaannya" ujarnya.

Femmy mengatakan, para PMIB deportan memerlukan perhatian khusus. Pasalnya, mereka memiliki berbagai masalah yang perlu diperhatikan, seperti ibu dengan anak, ibu hamil, lansia, tidak berkemampuan, gangguan kesehatan jiwa, dan sakit lainnya (scabies, kanker, HIV, darah tinggi, dll).

Kata Femmy, Kemendagri telah memerintahkan Pemda untuk melayani PMIB melalui SK Kemendagri Nomor/560/299/BANGDA, 6 Juli 2021, tentang Layanan Pemulangan PMI.

"Mohon jadi perhatian betul bagi pemerintah daerah untuk membantu mereka sampai ke tengah-tengah keluarganya. Komunikasikan dengan Forkopimda dan pihak terkait dalam proses penjemputan PMIB dengan menerapkan prokes dan SOP penanganannya," jelasnya.

Selain itu, Femmy menyampaikan, pemerintah pusat akan memastikan setiap PMIB yang masuk ke Indonesia dalam keadaan sehat dari Covid-19 dengan melakukann screening yang ketat. Dan bila belum vaksin lengkap akan diberikan vaksin sebelum dipulangkan.

Kemudian untuk memfasilitasi transportasi dari Nunukan ke daerah asal PMIB, pemerintah juga akan mengerahkan beberapa opsi transportasi seperti Kapal PT Pelni, Lapal TNI AL, dan Balai Kemensos.

Femmy berharap, pemulangan para PMIB berjalan lancar melalui koordinasi, sinergi dan gotong royong semua pihak."Kami Kemenko PMK sangat mengharapkan betul koordinasi dan sinergi kita semua supaya PMIB rentan bisa kita tarik terlebih dahulu supaya bisa dipulangkan dengan baik."

Sebagai informasi, Rapat Koordinasi kali ini merupakan pembahasan tindak lanjut dari rapat persiapan pemulangan PMIB pada 20 Mei lalu. 

Dalam rapat sebelumnya itu, Deputi Femmy menyampaikan, sejak April-Juni 2022 pemerintah berencana melakukan pemulangan sebanyak 1.120 PMIB melalui jalur laut dengan mekanisme burden sharing dibiayai oleh Pemerintah Malaysia.  

Sampai saat ini sudah dilakukan lemulangan 700 WNI/PMIB dari Malaysia telah dilakukan dalam 5 gelombang, yaitu 19 April, 21 April, 27 April, 11 Mei, dan 19 Mei 2022. Untuk jalur laut difokuskan bagi deportan yang berasal dari Sumatera dan Kepri. Kemudian, yang perlu diperhatikan dan diantisipasi oleh pemerintah adalah bergeraknya arus WNI yang bergerak ke Malaysia melalu jalur tikus. 

Dalam kesempatan rapat koordinasi hadir para stakeholder terkait dari Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenkes, Kemnaker, BP2MI, BNPB, TNI/Polri, dan perwakilan pemerintah daerah terkait. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: