Pramuka dapat Tingkatkan Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia

Jakarta (15/10) -- Indonesia memiliki nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di angka 51,50 pada tahun 2018. Nilai tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara Singapura yang mencapai lebih dari 7,00 bahkan di bawah rata-rata negara Asean sebesar 59,57.

Padaha, menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Yohan, pemuda memegang peranan sangat penting di dalam upaya memperjuangkan kemajuan suatu negara.

"Dari 10 negara Asean, kita (Indonesia) masih di peringat 3 terbawah sedangkan target kita di 2024 yaitu 57,67. Tentu ini jadi tantangan berat bagaimana bisa menaikkan indeks pembangunan pemuda," ujarnya saat Rapat Koordinasi Kepramukaan yang digelar secara daring dan tatap muka di Hotel Harris Vertu, Jakarta, Kamis (15/10).

IPP adalah sebuah tolok ukur capaian-capaian kepemudaan di lima bidang dasar yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.

Yohan menyebut beberapa indikator bisa dicapai satunya melalui pendidikan kepramukaan. Diantaranya, yaitu meningkatkan kewirausahaan dan menurunkan tingkat pengangguran juga meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan organisasi.

"Indeks Pembangunan Pemuda ini kita harapkan bisa meningkat dengan menaikkan peran dari para pemuda. Salah satunya yaitu melalui pendidikan kepramukaan," tuturnya.

Sementara itu, Waka/Ketua Komisi Perencanaan dan Pengembangan Kwarnas Gerakan Pramuka Jana Tjahjana Anggadiredja mengungkapkan bahwa saat ini pendidikan kepramukaan di Indonesia tengah menghadapi sejumlah kendala.

Selain berkurangnya minat para pemuda dalam mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan, masalah kebijakan anggaran juga masih perlu mendapat perhatian sehingga setiap kementerian/lembaga dapat mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pendidikan kepramukaan.

"Masalah anggaran ini dari tahun ke tahun masih sama. Anggaran kita (pramuka) cuma ada di Kemenpora sehingga kalau kementerian/lembaga lain mau menganggarkan itu hanya bisa diselip-selipkan saja. Ini yang kita harapkan bisa jadi perhatian," cetusnya.

Seraya menanggapi, Yohan mengutarakan bahwa pemerintah akan mendorong percepatan revisi Peraturan Presiden No. 66/2017 terkait koordinasi strategis lintas sektor layanan kepemudaan. Selain itu, UU No. 20/2020 juga diupayakan agar segera diamandemen.

Namun, tukasnya, di era 4.0 saat ini yang paling dibutuhkan adalah inovasi termasuk dalam setiap kegiatan kepramukaan. Hal itu tentunya untuk menarik minat kaum muda sehingga mau belajar membentuk karakter dan nilai-nilai revolusi mental melalui kegiatan kepramukaan.

"Yang menjadi tantangan juga adalah saat ini kita harus berperang dengan gadget dan game. Bagaimana para pembina pramuka harus kita bekali bukan hanya dengan prinsip-prinsip kepramukaan tetapi perlu ditambah dengan inovasi untuk beradaptasi di era kebiasaan baru sekarang," pungkas Yohan.

Kontributor Foto:
Reporter: