KEMENKO PMK — Salah faktor penghambat percepatan pembangunan fisik di Indonesia adalah masalah kebencanaan. Kejadian bencana di Indonesia memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Menurut World Bank, Indonesia berada di peringkat 12 dari 35 negara dengan risiko bencana yang tinggi. Data bencana BNPB juga menunjukkan tahun 2022 telah terjadi 3.544 bencana dan bahkan hingga pertengahan tahun 2023 saja telah terjadi 1.871 bencana.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan penanggulangan masalah kebencanaan melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang implementasinya disusun dalam Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan.
Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi dan memulihkan diri akibat bencana secara tepat waktu, efektif dan efisien. Visi ini menjadi bagian prioritas pembangunan dan aksi nasional yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Prioritas artinya mendorong Indonesia mencapai hasil lebih baik dalam melaksanakan agenda strategi pengurangan risiko bencana sampai tingkat lokal.
“Resiliensi berkelanjutan dimaknai sebagai kemampuan mewujudkan lingkungan yang tangguh dalam menghadapi bencana baik secara struktural maunpun non-struktural. Tidak hanya memiliki kesiapan infrastruktur tahan bencana yang memadai namun juga kapasitas masyarakat yang sadar dan tangguh terhadap bencana,” tutur plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Sorni Paskah Daeli saat mewakili Menko PMK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) yang digelar oleh Lembaga Resiliensi Bencana (LRP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Tangerang, pada (7/7).
Dari pelaksanaan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7 tahun lalu yang diselenggarakan di Bali, Indonesia juga telah merekomendasikan ketangguhan berkelanjutan (sustainable resilience) sebagai langkah yang dapat dilakukan setiap negara untuk mengatasi bencana.
“Resiliensi berkelanjutan perlu didorong untuk diselenggarakan mulai dari tingkat lokal dan dilakukan secara terus menerus dengan dukungan kolaborasi multistakeholder. Sangat penting untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat dalam menumbuhkan budaya sadar bencana karena masyarakat memiliki potensi sebagai pihak pertama yang terkena dampak dan merespon bencana yang terjadi”, tambah Sorni.
Selain itu, dalam Rakornas Penanggulangan Bencana tahun 2023, Presiden Joko Widodo kembali memberikan arahan agar penanganan bencana dititikberatkan pada peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh dalam menghadapi dan mengantisipasi potensi bencana. Setiap stakeholder kebencanaan di pusat maupun daerah juga perlu memperkuat kesiapsiagaan dan mitigasi sebelum terjadi bencana.
Mitigasi bencana tidak hanya ditekankan pada mitigasi struktural namun juga peningkatan kapasitas masyarakat yang dapat dilakukan melalui kolaborasi pentaheliks antara pemerintah, komunitas, sektor swasta, akademisi, dan media, mengingat bencana adalah urusan bersama dan Indonesia adalah negara yang berasaskan gotong royong. Diharapkan dukungan berbagai pihak, termasuk Lembaga Resiliensi Bencana (MDMC) Muhammadiyah melalui berbagai program – program yang akan meningkatkan resiliensi bencana di Indonesia. Kiprah MDMC sudah dikenal tidak hanya oleh masyarakat Indonesia tetapi juga di dunia. “Karena itu saya berpesan agar Rapat Kerja ini menghasilkan rekomendasi dan konsep terbaik khususnya untuk mendukung pemerintah mewujudkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana”, ujar Sorni menutup paparannya.
Hadir pula dalam kesempatan ini Ketua PP Muhammadiyah dr. Agus Taufiqurrahman, Rektor UMT Ahmad Amarullah, Ketua MDMC PP Muhammadiyah Budi Setiawan, Asisten Deputi Bidang Asisten Deputi Bidang Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap dan perwakilan BNPB.
