KEMENKO PMK -- Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyelenggarakan kegiatan "Launching Muatan Jaminan Sosial dalam Pendidikan melalui Modul Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila" di Ruang Hertiage Kantor Kemenko PMK, pada Senin (11/12/2023).
Launching modul ini dilakukan oleh Ketua DJSN Agus Suprapto mewakili Menko PMK, Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena; Ketua BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Ketua BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo, dan Ketua Komisi Pengawasan Monitoring dan Evaluasi DJSN Muttaqien.
Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) Agus Suprapto menyampaikan, program jaminan sosial harus terus berkelanjutan. Untuk memastikannya, maka modul jaminan sosial diperlukan sebagai sarana sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial kepada masyarakat sejak dini melalui pendidikan di sekolah.
"Bahwa jaminan sosial ini harus berkelanjutan. Untuk bisa berkelanjutan maka pemahamannya sejak awal itu harus ada. Maka dibuatlah buku ini. Dengan cara mudah mereka bisa memahami, sehingga jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan, bidang kesehatan tetap bisa berlangsung," ujar Agus Suprapto menyampaikan sambutan mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy.
Agus menyampaikan, pentingnya literasi jaminan sosial sejak dini dikarenakan kerentanan sosial selalu menghantui semua masyarakat Indonesia. Karenanya dengan pengetahuan yang diberikan sejak dini mengenai jaminan sosial kesehatan ataupun ketenagakerjaan diharapkan masyarakat sejak dini bisa mengenali program jaminan sosial dan mengatasi kerentanan.
"Karena kerentanan itu mempengaruhi siklus kehidupannya nanti. Orang bisa jatuh miskin karena kesehatan. Orang bisa jatuh miskin begitu kehilangan pekerjaan, jadi semua dijamin akan dipahamkan di buku ini," ujarnya.
Lebih lanjut, Agus Suprapto menyampaikan, latar belakang dibuatnya modul jaminan sosial ini adalah literasi asuransi masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK pada tahun 2022, menunjukkan indeks literasi asuransi masyarakat Indonesia sebesar 31,72 persen, lebih rendah dibandingkan perbankan sebesar 49,93 persen. Kemudian, tingkat inklusi asuransi hanya mencapai 16,63 persen dan jauh di bawah perbankan yang mencapai 74,03 persen.
"Peningkatan pemahaman melalui kampanye, sosialisasi, serta edukasi literasi pentingnya jaminan sosial menjadi urgensi dan perlu dilakukan," jelas Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi dan mendukung inisasi DJSN dalam membumikan program jaminan sosial melalui pendidikan. Menurutnya, dengan masuk di sektor pendidikan, maka pemahaman mengenai jaminan sosial akan menjadi gerakan masyarakat.
"Dengan ini sudah menjadi gerakan masyarakat. Kami berharap agar semua isi dari buku ini mudah-mudahan bisa segera dipahamkan pada adik-adik kita siswa SMA/SMK, dan bisa diturunkan ke level pendidikan bawah dan tingkat atas ke perguruan tinggi," ungkapnya.
"Ini program bagus. Kami komisi IX mendukung inisiatif pemerintah ini, dan karena masuk ke pendidikan akan ada komisi X juga, nantinkita ajak agar menjadi program yang lebih masif di masyarakat," imbuh Melki.
Rencananya, implementasi dari modul akan dilakukan bertahap pada tahun depan untuk kelas X SMA/SMK dalam bentuk kokurikuler. Selanjutnya, direncanakan akan dikembangkan ke dalam bentuk intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Untuk penerapan menyeluruh diperkirakan secara nasional sampai 2026, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi.
Sebagai informasi, Modul Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Muatan Jaminan Sosial bertemakan "Gaya Hidup Berkelanjutan" dengan topik "Jaminan Sosial untuk Masa Depan yang Lebih Cerah". Modul ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan sejak dini, peningkatan literasi jaminan sosial di kalangan pelajar, menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang pentingnya jaminan sosial, serta mengembangkan karakter yang sesuai dengan dimensi Profil Pelajar Pancasila.
Modul ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jamsos 2023-2024.
Modul ini juga diharapkan dapat menjadi sarana bagi peserta didik untuk belajar tentang jaminan sosial dan nilai-nilainya. Oleh karena itu, Bapak/Ibu dari Sekolah dan Guru Penggerak untuk dapat mempraktikkan Modul Projek ini kepada peserta didiknya agar dapat menjadi generasi penerus yang peduli terhadap jaminan sosial, serta berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan Sejahtera, guna mendorong pembangunan SDM Indonesia yang lebih berkualitas.
