KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan bencana. Hal ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga yang digelar di Jakarta, Selasa (21/1). “Penanganan bencana tidak bisa diserahkan kepada satu kementerian saja. Ini adalah urusan kita bersama,” ujar Lilik.
Ia menekankan bahwa desa menjadi wilayah paling terdampak dalam setiap kejadian bencana. Berdasarkan data BPS, dari 75 ribu desa di Indonesia, hampir 52 ribu di antaranya berada di daerah rawan bencana. Menurut Lilik, desa-desa rawan bencana ini memerlukan perhatian lebih agar tidak terdampak lebih buruk.
“Kita harus duduk bersama untuk memetakan mana desa yang sudah kita intervensi dan mana yang perlu prioritas penguatan kapasitas serta pengurangan kerentanan,” tegasnya.
FGD ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama lima kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Desa, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BNPB, dan BMKG. Kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, pemberdayaan sumber daya manusia, sinkronisasi kebijakan, serta kegiatan lain sesuai tugas masing-masing instansi.
Mulyadin dari Kemendes PDTT menjelaskan bahwa pihaknya akan mengelompokkan desa-desa rentan iklim melalui kolaborasi lintas instansi dan akademisi.
“Pemetaan ini akan ditindaklanjuti dengan pendataan potensi desa, metode IDM terkait iklim dan bencana, serta kebijakan dana desa 2025,” katanya.
Sementara itu, Direktur BNPB Pangerso Suryotomo menyebutkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kapasitas desa melalui program Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
“Hasil penilaian ketangguhan desa dapat diakses melalui katalog kesiapsiagaan yang didukung program Siap Siaga,” ungkapnya.
Perwakilan KemenLH, Koko, turut memaparkan program Kampung Iklim (Proklim), yang bertujuan mendorong masyarakat desa melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
“Proklim juga memberikan apresiasi terhadap aksi masyarakat dalam menjaga lingkungan,” jelasnya.
Deputi Lilik berharap sinergi ini mampu membangun desa yang tangguh terhadap bencana sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan hidup di tengah tantangan perubahan iklim.
FGD yang berlangsung secara hybrid ini dihadiri perwakilan Kemenkeu, Kemendagri, KemenLH, Kemendes PDTT, Kementerian PPPA, Bappenas, BMKG, serta mitra pembangunan.