KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BNPB terus memantau dan mengoordinasikan langkah-langkah penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada Rabu (29/10/2025).
Bencana hidrometeorologi tersebut terjadi pada Senin, 27 Oktober 2025 sekitar pukul 16.30 WIB yang dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi dengan durasi yang lama. Kondisi tersebut mengakibatkan luapan aliran sungai serta longsor di sejumlah titik wilayah Kabupaten Sukabumi.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), bencana ini berdampak di tiga kecamatan, yakni Cisolok, Cikakak, dan Sukabumi, dengan Kecamatan Cisolok sebagai wilayah terdampak paling parah. Sebanyak 902 kepala keluarga atau sekitar 2.796 jiwa terdampak, sementara 37 jiwa di antaranya mengungsi secara mandiri ke rumah kerabat.
Banjir dan longsor tersebut juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, antara lain 49 rumah warga rusak, fasilitas umum dan sosial terdampak, jembatan desa terputus, serta akses jalan yang sempat terhambat. Selain itu, tanggal penahan Sungai Cisolok jebol di dua titik dengan panjang sekitar 80 meter. Saat ini, kondisi banjir telah berangsur surut dan dilakukan proses pembersihan material lumpur serta puing oleh BPBD Kabupaten Sukabumi dibantu TNI, perangkat daerah, dan masyarakat setempat.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah menetapkan status tanggap darurat bencana sejak 27 hingga 31 Oktober 2025 serta mendirikan Posko Penanganan Darurat Bencana di Kantor Kecamatan Cisolok sebagai pusat koordinasi lapangan.
Pemerintah Pusat melalui BNPB dan Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan logistik dan pendampingan teknis kepada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Bantuan yang yang telah tiba di lokasi pada 28 Oktober 2025 meliputi kebutuhan dasar seperti sembako, makanan siap saji, peralatan kebersihan, perlengkapan tidur, tenda keluarga, serta pompa air untuk mendukung upaya tanggap darurat.
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) telah melakukan perbaikan darurat pada jembatan di Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, yang sempat terputus akibat banjir bandang, guna memulihkan konektivitas antarwilayah.
Turut hadir di lokasi, Ma’fud Salatunlayl selaku perwakilan Kemenko PMK, yang bersama tim BNPB meninjau langsung kondisi wilayah terdampak dan memastikan penanganan darurat di lapangan berjalan dengan baik. Dalam kesempatan tersebut, Ma’fud menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya mempercepat pemulihan pascabencana serta memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak tersalurkan secara merata dan tepat sasaran.
Rapat evaluasi penanganan darurat telah dilaksanakan, Kemenko PMK memberikan apresiasi atas respons cepat yang dilakukan oleh BNPB, Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kemenko PMK juga mendorong agar data warga terdampak segera disusun secara terpilah untuk mempercepat proses penyaluran bantuan dan pemulihan.
Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk memastikan penanganan darurat, rehabilitasi infrastruktur, dan distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi curah hujan tinggi yang diprediksi masih berlangsung hingga 31 Oktober 2025, serta bagi warga yang bermukim di sekitar bantaran sungai agar sementara waktu mengungsi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari potensi banjir dan longsor susulan.
