Kemenko PMK Terus Genjot Tiga Program Super Prioritas

Kemenko PMK Paparkan Tiga Progres Isu Prioritas di Depan Forum Wartawan dalam Agenda Deputy Meet the Press

KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengadakan “Deputy Meet the Press” bersama Forum Wartawan dalam rangka penguatan komunikasi publik tentang Progres Program Super Prioritas Bidang PMK, dimana diantaranya mencakup isu prevalensi stunting, kemiskinan ekstrem, dan pendidikan vokasi, pada hari Kamis (13/4/2023) di Hotel Salak the Heritage, Bogor.

Agenda tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ade Rustama, serta Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa. Turut hadir dalam forum ini setidaknya 30 media lokal dan nasional, baik cetak maupun elektronik.

Memaparkan terobosan pemberdayaan sekolah vokasi, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito menyampaikan bahwa pemerintah sedang bekerja cepat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memanfaatkan bonus demografi dan mendukung pengembangan SDM agar memiliki keahlian, dedikasi, etos kerja tinggi, dan semangat yang tinggi.

"Sesuai dengan arahan Presiden pada Peluncuran Perpres Nomor 68 Tahun 2022, beliau menekankan bahwa disrupsi di berbagai sektor menuntut adanya adaptasi yang cepat karena memunculkan pola dan kerja-kerja baru yang juga membutuhkan keahlian baru," imbuhnya.

Saat berdialog dengan wartawan, Warsito menegaskan bahwa persoalan mindset penting untuk dicermati bersama dalam persoalan ini, baik dari sisi pelajar, masyarakat, maupun industri. Hal ini disampaikan karena seakan-akan sekolah kejuruan masih menjadi pilihan kedua oleh banyak kalangan.

“Mindset yang harus kita tanamkan adalah kebanggaan membangun diri pada pendidikan vokasi, karena mindset (sekolah vokasi) selalu masih rendah,” imbuh Warsito.

Dalam sesi pembahasan prevalensi stunting, Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa menyampaikan sejumlah persoalan mengenai penanganan stunting yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jelsi menegaskan upaya penurunan prevalensi stunting masih akan terus dilakukan sampai tahun 2024, sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo.

“Kami masih terus mengupayakan penurunan prevalensi stunting di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan karena angka stunting kita masih tergolong tinggi berdasarkan indikator dari WHO, yakni di angka 21,6%,” ujar Jelsi.

Namun demikian, Jelsi menjelaskan bahwa meskipun masih tergolong tinggi, prevalensi stunting selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan optimis dapat mencapai angka 14% pada tahun 2024.

Ditanya wartawan mengenai persoalan yang sering dihadapi oleh daerah dalam penanganan stunting, Jelsi mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan persoalan multi-aspek, mulai dari perilaku masyarakat yang kurang memerhatikan pola hidup, kurangnya sarana pendukung di Posyandu dan Puskesmas, hingga masalah sanitasi dan air bersih.

“Melihat persoalan yang dihadapi, arahan dari Bapak Menko salah satunya adalah memperkuat Posyandu dengan menyediakan alat Antropometri dan USG di Puskesmas. Semuanya diharuskan memiliki alat itu pada tahun ini,” ujar Jelsi.

Jelsi menambahkan, Menko PMK pada setiap sesi dialognya dalam roadshow percepatan penanganan stunting juga selalu mendorong Pemda untuk terus menjalankan program konsumsi tablet tambah darah bagi para remaja putri. Hal ini dilakukan dalam rangka memutus masalah stunting mulai dari hulu.

Pada sesi paparan terakhir, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ade Rustama turut menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem di berbagai daerah. Dalam upayanya, Ade memaparkan bahwa keluarga miskin ekstrem telah dipastikan menerima program bansos regular melalui sinkronisasi data P3KE dan DTKS yang telah dibangun. Berdasarkan data yang ada, program bantuan sosial regular (PKH dan Sembako) telah berhasil tersalur sebanyak >95% pada tahun 2022.

“Dari berbagai upaya yang telah dilakukan, melalui penyediaan data sasaran yang sama dan konvergensi serta sinergitas, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia pada September 2022 menurun hingga 1,74% dari bulan Maret 2022 sebanyak 2,04%,” jelas Ade Rustama.

Menutup sesi diskusi, Ade menekankan pihaknya akan tetap fokus pada pencapaian penghapusan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. Pemerintah akan tetap melakukan upaya penurunan kemiskinan ekstrem sebesar 1% setiap tahunnya melalui strategi perbaikan dan pemutakhiran data sasaran, optimalisasi konvergensi program melalui peran CSR dan partisipasi masyarakat, serta pemantauan dan pengawasan program PPKE secara berkala.

Kontributor Foto:
Reporter: