KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) memperkuat sinergi pembangunan manusia melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Dukungan Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat implementasi Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (RANA) di seluruh kota di Indonesia.
Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan seusai Dialog Kota Tangguh pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Medan, Rabu (1/7/2026), yang dihadiri para Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari seluruh Indonesia, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, serta perwakilan kementerian dan lembaga. Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat sinergi pembangunan, khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
Melalui sambutan yang disampaikan secara video tapping, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa pembangunan manusia hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah kota memiliki peran strategis dalam menghadirkan kebijakan, layanan, dan lingkungan yang berpihak pada masyarakat, terutama anak.
Menko PMK juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadi bagian dari Alarm Masyarakat melalui langkah Dengar, Lihat, Bicarakan, Laporkan, Bantu, dan Bersinergi sebagai bentuk kepedulian bersama dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak. Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, komunitas, keluarga, serta anak-anak, Gerakan Nasional RANA diharapkan mampu mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, terlindungi, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
Sejalan dengan arahan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Srihastuti Sulistyaningrum atau Lisa menegaskan bahwa penguatan pelindungan anak melalui Gerakan Nasional RANA menjadi salah satu fokus utama kolaborasi Kemenko PMK dan APEKSI. Deputi Lisa menyampaikan, gerakan ini menjadi payung kolaborasi untuk menyinergikan kebijakan, program, dan praktik baik agar setiap kota dapat menghadirkan ruang yang aman, nyaman, dan ramah anak.
"Pembangunan manusia dimulai dari keluarga dan lingkungan terdekat. Karena itu, pemerintah kota yang paling dekat dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam menghadirkan ruang yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak," ujar Lisa.
Lisa menjelaskan bahwa Kemenko PMK mengoordinasikan berbagai program prioritas pembangunan manusia, salah satunya melalui Gerakan Nasional RANA. Gerakan kolaboratif yang melibatkan 13 kementerian/lembaga ini bertujuan menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan bagi anak, baik di lingkungan keluarga, satuan pendidikan dan layanan pengasuhan sementara, ruang publik, maupun ruang digital.
Selain menghadirkan ruang yang aman dan nyaman, Gerakan RANA juga memperkuat sistem respons darurat dan pemulihan melalui penguatan mekanisme pelaporan, penanganan cepat, pendampingan, hingga pemulihan bagi anak korban kekerasan. Menurut Lisa, Gerakan RANA bukanlah program baru, melainkan payung kolaborasi nasional yang menyinergikan berbagai kebijakan, program, dan praktik baik yang telah dijalankan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, komunitas, termasuk anak-anak.
"Gerakan RANA bukan menghadirkan program baru, tetapi menguatkan sinergi seluruh upaya yang telah dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, media, organisasi masyarakat, dan komunitas termasuk anak-anak. Ketika semua bergerak dalam semangat yang sama, maka kita dapat menghadirkan ruang yang aman dan nyaman bagi setiap anak Indonesia," tambahnya.
Dalam sesi dialog, para Wali Kota menyampaikan berbagai masukan, antara lain mengenai pentingnya sinkronisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, pelibatan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan nasional, serta dukungan yang lebih terintegrasi terhadap pelaksanaan program prioritas.
Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Kemenko PMK dan APEKSI berkomitmen memperkuat sinkronisasi kebijakan, koordinasi program, advokasi, serta peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pelaksanaan pembangunan manusia dan kebudayaan. Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi Gerakan Nasional RANA di seluruh kota di Indonesia melalui penguatan pengasuhan keluarga, penyediaan ruang publik yang ramah anak, satuan pendidikan dan layanan pengasuhan sementara yang aman, ruang digital yang sehat, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan anak.
