KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyelesaian pascabencana di 11 daerah yang memiliki riwayat bencana parah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Flores Timur serta Pemutakhiran Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), di Ruang Rapat Kantor Kemenko PMK, pada Kamis (21/8/2025).
Menko PMK mengingatkan bahwa sebagian besar daerah tersebut masih menghadapi pemulihan pascabencana, sementara dokumen R3P yang berlaku 3 tahun telah habis masa berlakunya.
"Kita sepakat ini perlu ditindaklanjuti agar penanganan pascabencana di 11 daerah ini bisa segera tuntas semaksimal mungkin, sebisa mungkin dengan segala keterbatasan yang ada," ujar Pratikno.
Sebanyak 11 kabupaten/kota yang masuk dalam daftar bencana lama adalah Kabupaten Alor, Donggala, Ende, Karo, Lebak, Lembata, Majene, Mamuju, Rote Ndao, Sigi, dan Kota Palu.
Menko PMK menjelaskan, BNPB bersama Kemenkeu akan melakukan verifikasi lapangan, termasuk _scoring_ kebutuhan, untuk menentukan besaran bantuan hibah bagi masing-masing daerah. Mekanisme pendanaan akan dilakukan melalui hibah ke daerah dan dimungkinkan di _top-up_ melalui program sektoral kementerian teknis.
"Walaupun bencananya telah lama, tetapi penyelesaian perumahan, infrastruktur, akses pendidikan, kesejahteraan, dan mata pencaharian masyarakat harus tetap kita pikirkan," tegasnya.
Kepala BNPB Suharyanto menambahkan, bencana di 11 daerah tersebut sangat besar sehingga rehabilitasi dan rekonstruksi belum sepenuhnya selesai. Ia mencontohkan bencana erupsi Gunung Sinabung yang memaksa ribuan warga direlokasi, namun masih menyisakan kebutuhan infrastruktur tambahan.
"Ini sudah lewat 3 tahun, tapi masih ada hal yang belum tuntas. Makanya mereka mengajukan dukungan. Supaya punya payung hukum, dan kekurangan akan didukung melalui kemenkeu yang akan memberikan hibah," ungkap Kepala BNPB.
_*Pelajaran dari Erupsi Gunung Lewotobi, Pemerintah Dorong Perubahan Pola Penanganan Bencana_
Sementara itu, terkait penanganan erupsi Gunung Lewotobi di Flores Timur, Menko PMK memastikan pemerintah bergerak cepat merumuskan solusi. Diketahui, Gunung Lewotobi Laki-laki sendiri tercatat kembali erupsi pada 17 Agustus 2025. Status gunung masih berada pada Level IV (AWAS) sejak 17 Juni 2025, dengan potensi mengganggu penerbangan, permukiman, hingga risiko banjir lahar saat hujan lebat.
Sejumlah langkah penanganan telah berjalan, mulai dari pembangunan hunian sementara, antisipasi potensi gangguan transportasi, operasi modifikasi cuaca bila diperlukan. Kemudian, di lapangan, BPBD bersama TNI-Polri dan relawan terus mengevakuasi warga dari zona rawan, mendistribusikan logistik darurat, serta mengaktifkan posko di wilayah terdampak.
"Pasca erupsi Gunung Lewotobi, kita akan mempercepat pembangunan hunian tetap, jalan akses, serta fasilitas pendukung lainnya. Lokasi relokasi juga langsung dipetakan agar masyarakat bisa segera kembali beraktivitas di tempat yang aman," jelasnya.
Menko PMK menegaskan bahwa momentum erupsi Gunung Lewotobi harus menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia. Menurutnya, regulasi dan sistem yang ada perlu terus dievaluasi agar penanganan tidak hanya reaktif, tetapi juga lebih presisi dan terukur.
"Supaya ke depan nanti kita harapkan proses penanganan bencana menjadi lebih cepat. Mungkin kita bisa evaluasi apa yang selama ini menata regulasi, menata tata kelola sehingga penanganan pascabencana bisa lebih efektif, lebih cepat, lebih efisien," tegasnya.
Dalam rapat tersebut hadir Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan bupati/wali kota terdampak bencana.
