KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menekankan pentingnya penguatan sistem ekonomi perawatan nasional sebagai respons terhadap dinamika transisi demografi yang tengah dihadapi Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan yang diselenggarakan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Jakarta, pada Rabu (25/6/2025).
Deputi yang akrab disapa Lisa itu menyampaikan bahwa kondisi bonus demografi turut diiringi dengan meningkatnya angka disabilitas, jumlah anak, pertumbuhan lansia, serta keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. Situasi ini menciptakan lonjakan kebutuhan akan sistem perawatan yang layak dan berkeadilan.
"Untuk itu, perlu dilakukan penguatan landasan kebijakan ekonomi perawatan di Indonesia yang mencakup komitmen lintas kementerian dan lembaga, perbaikan dan sinkronisasi data, perubahan norma dan budaya di masyarakat, standarisasi layanan perawatan, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM sektor perawatan, serta dukungan dari pemerintah daerah," ujar Deputi Lisa.
Pembentukan Pokja Ekonomi Perawatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem kebijakan perawatan yang kolaboratif, responsif, dan berkelanjutan, dalam rangka memperkuat pembangunan manusia dan ketahanan keluarga. Deputi Lisa juga menekankan pentingnya pemberdayaan keluarga sebagai aktor utama dalam sistem perawatan berbasis komunitas.
Peluncuran Pokja Ekonomi Perawatan ini turut dihadiri oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA Amurwani Dwi Lestariningsih, Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Ekosistem Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Chairul Saleh, dan Direktur ILO Indonesia Simrin Singh, serta perwakilan kementerian/lembaga, organisasi internasional, dan masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa kerja perawatan selama ini tidak terlihat dan tidak dihargai secara ekonomi. Padahal bidang perawatan memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Ia mengatakan, bangsa yang maju adalah bangsa yang berinvestasi pada sumber daya manusianya, termasuk pada perempuan yang seringkali menanggung beban perawatan tanpa dukungan memadai.
"Target kita adalah mencapai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 70 persen pada tahun 2045, dan ekonomi perawatan adalah salah satu kunci pencapaiannya," tegas Menteri Arifah.
Sementara itu, Direktur ILO Indonesia Simrin Singh menyampaikan bahwa teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung redistribusi kerja perawatan yang tidak dibayar. Ia menekankan pentingnya layanan penitipan anak yang terjangkau, penguatan perlindungan sosial bagi pekerja perawatan, serta pengakuan formal terhadap kerja domestik.
"ILO siap mendukung pemerintah Indonesia dalam menyiapkan bukti kebijakan yang dapat digunakan untuk advokasi penganggaran dan perencanaan di tingkat nasional maupun daerah," ungkap Simrin Singh.
Sebagai penutup, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyampaikan harapannya agar Pokja Ekonomi Perawatan dapat menjadi motor penggerak lahirnya kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan, terutama perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Kemenko PMK bersama KemenPPPA berkomitmen untuk terus memperkuat agenda ekonomi perawatan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan menuju Indonesia Emas 2045.
