Intervensi Cegah Lahirnya Keluarga Miskin Baru

Jakarta (7/8) -- Meningkatnya jumlah angka kemiskinan akibat stunting masih menjadi persoalan. Sekitar 50% angkatan kerja di Indonesia merupakan mantan stunting dengan rata-rata tingkat pendidikan tamatan SD dan SMP.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Tanah Air. Salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu dengan memberikan intervensi pada beberapa sektor.

"Jadi sebetulnya apa yang sedang ramai dibicarakan itu bukan dalam konteks kita bicara siapa harus menikah dengan siapa. Tapi apa yang bisa kita lakukan, intervensi apa yang kita punya, bantuan apa agar kemudian tidak muncul keluarga miskin baru. Jangan sampai kemudian disimpangkan," ujarnya saat menjadi narasumber acara After Hours with Helmi Yahya yang disiarkan langsung dari Studio INews TV, Jakarta, Jumat (7/8) malam.

Muhadjir menegaskan pentingnya intervensi terhadap calon pasangan yang akan menikah yaitu melalui program bimbingan pranikah. Program itu dibuat untuk memberikan bekal agar nantinya calon keluarga baru siap secara mental, ekonomi, maupun pengetahuan dari segi agama dan kesehatan.

Tidak hanya itu, lanjutnya, pemerintah juga melakukan intervensi dari sektor pendidikan lewat pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bahkan Presiden kini telah menggulirkan program KIP tambahan yaitu KIP Kuliah.

"Dengan berbagai intervensi itu kita harapkan mereka yang berasal dari keluarga miskin bisa melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi," ungkapnya.

Muhadjir menambahkan bahwa dalam program bimbingan pranikah, pemerintah juga memberikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi calon pasangan pengantin yang ingin membuka usaha. Di samping itu diterbitkan Kartu Prakerja yang bisa dimanfaatkan untuk mengikuti program pelatihan keahlian.

"Kalau kemudian ada yang menganggap saya salah bicara (slip on tounge), itu murni. Saya sengaja karena tidak mungkin saya bicara tidak lugas. Itu kan merupakan tanggung jawab saya sebagai Menko PMK yang memang ditugasi sebagai pembantu presiden yang mengurusi bidang itu," tegas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Kontributor Foto:
Reporter: