KEMENKO PMK – Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan lahan relokasi pascabencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang digelar di Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, mendorong percepatan penyediaan lahan agar pembangunan 244 unit hunian tetap yang telah teralokasikan pada tahun anggaran 2026 dapat segera dilaksanakan.
“Pemerintah daerah perlu segera mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai target,” ujarnya.
Untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai target, kementerian dan lembaga terkait akan mempercepat pelaksanaan monitoring dan evaluasi bersama ke Kabupaten Flores Timur dalam waktu dekat.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Flores Timur membatalkan lokasi Kur’eng sebagai kawasan relokasi dan akan segera menetapkan lokasi pengganti sesuai dinamika di lapangan. Kementerian ATR/BPN bersama Pemerintah Daerah Flores Timur juga melakukan sinkronisasi antara penetapan lokasi relokasi dengan rencana tata ruang wilayah.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Flores Timur akan membentuk tim khusus melalui Surat Keputusan Bupati guna mempercepat penyelesaian pengadaan tanah. Pemerintah daerah juga diminta untuk menyampaikan laporan perkembangan pengadaan lahan secara berkala kepada Kemenko PMK dengan tembusan kepada Kementerian PKP.
Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui sinergi lintas sektor. Melalui langkah ini, penyediaan hunian tetap bagi masyarakat terdampak diharapkan dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah perwakilan dari Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ESDM, serta jajaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
