KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Monalisa Herawati Rumayar, menyampaikan bahwa pemerintah segera meresmikan dan menyerahkan hunian tetap (huntap) kepada masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Provinsi Sulawesi Utara.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Rencana Kunjungan Kerja dalam rangka Peresmian Hunian Tetap Pascabencana Erupsi Gunung Ruang yang dilaksanakan secara hybrid pada Rabu (4/2/2026).
Monalisa menegaskan bahwa seluruh pihak terkait perlu memastikan kesiapan rencana penghunian huntap secara berkelanjutan, termasuk operasionalisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial, serta mekanisme peresmian yang tertib dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa penghunian huntap perlu segera dilakukan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan yang layak dan aman.
“Penghunian huntap tidak hanya soal rumah, tetapi juga memastikan keberlanjutan penghidupan masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus memastikan sarana dasar, layanan sosial, dan dukungan ekonomi dapat berjalan bersamaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Monalisa menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait agar proses transisi dari hunian sementara ke hunian tetap berjalan tertib, aman, dan sesuai standar. Hal ini mencakup kepastian legalitas penghunian, ketersediaan air bersih dan listrik, akses jalan, serta kesiapan layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, antara lain Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro, serta PLN.
