KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menyampaikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menunjukkan perkembangan signifikan. Infrastruktur utama telah kembali berfungsi, layanan dasar masyarakat hampir sepenuhnya pulih, dan jaringan komunikasi telah normal.
Hal tersebut disampaikan dalam Sesi Konferensi Pers Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (11/2/2026).
Menko PMK menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah menjadi kunci percepatan pemulihan, mulai dari infrastruktur, hunian masyarakat, hingga layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
“Secara umum infrastruktur utama telah kembali berfungsi, layanan dasar masyarakat juga hampir sepenuhnya pulih, dan jaringan komunikasi sudah normal. Proses rehab rekon terus berjalan secara bertahap dan berkelanjutan dengan komitmen membangun lebih baik,” ujar Menko PMK.
Ia menekankan bahwa pendekatan pemulihan tidak hanya berorientasi pada pemulihan fisik, tetapi juga penguatan ketahanan wilayah dan masyarakat terhadap risiko bencana di masa mendatang.
“Komitmen kita adalah untuk membangun lebih baik. Bukan hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik, lebih kuat, lebih kokoh, mencegah risiko bencana ke depan, dan juga mampu untuk menghadapi bencana seandainya itu tetap terjadi,” tegasnya.
Komitmen tersebut, lanjut Menko PMK, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 dan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan terukur, akuntabel, dan berbasis pengurangan risiko bencana, sehingga wilayah terdampak tidak sekadar pulih, tetapi semakin tangguh ke depan.
“Dua keputusan Presiden ini semakin mengakselerasi penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatra secara cepat, efektif, dan efisien,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada tiga provinsi di Sumatra. Sejumlah bencana hidrometeorologi juga terjadi di berbagai wilayah seperti Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga kejadian terbaru di Kecamatan Jatinegara, Tegal.
“Kita bukan hanya fokus di tiga provinsi di Sumatra, tetapi juga fokus di berbagai wilayah yang lain, termasuk yang terakhir di Kecamatan Jatinegara, Tegal. Kami terus bekerja keras menangani bencana di seluruh wilayah secara terpadu, menyelamatkan warga, memulihkan kehidupan masyarakat seperti semula,” ujarnya.
Turut hadir dalam agenda tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kasum TNI Richard Tambubolon, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.
