KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat tata kelola Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu–Opak untuk menekan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Langkah ini dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Andre Notohamijoyo. Rapat melibatkan Direktorat Sungai dan Pantai Ditjen Sumber Daya Air serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak, Kementerian Pekerjaan Umum.
Andre menegaskan bahwa DAS Serayu–Opak merupakan kawasan strategis dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Karena itu, pengelolaan harus dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, termasuk melalui penguatan kebijakan, penataan ruang, dan pengendalian alih fungsi lahan.
“Pengelolaan DAS tidak bisa parsial. Harus terintegrasi lintas sektor agar risiko bencana bisa ditekan secara signifikan,” ujarnya.
Berdasarkan data BBWS Serayu Opak, wilayah ini mencakup 22 DAS di 15 kabupaten/kota, dengan mayoritas berada di Jawa Tengah dan sebagian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Total panjang sungai mencapai 786 kilometer dengan garis pantai sepanjang 276 kilometer.
Di DAS Serayu, tercatat 16 kejadian banjir sejak 2005. Permasalahan utamanya adalah sedimentasi tinggi di Waduk Mrica yang mencapai 3,9 juta meter kubik per tahun, erosi tebing sungai, hingga banjir bandang. Sementara itu, DAS Opak mengalami 11 kejadian banjir, termasuk banjir besar tahun 2017 dan kejadian terbaru pada Maret 2026 di Sungai Belik.
Selain banjir, kawasan ini juga menghadapi ancaman longsor, sedimentasi lahar dingin dari Gunung Merapi, serta kekeringan di wilayah hilir, khususnya di kawasan karst Gunungkidul.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanganan, baik melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Secara struktural, pembangunan bendungan, kolam retensi, pengaman pantai, hingga 281 unit sabo dam telah dilakukan, meski masih kurang dari total kebutuhan 367 unit.
Sementara itu, pendekatan non-struktural dilakukan melalui edukasi masyarakat, sosialisasi kebencanaan, forum TKPSDA, serta program kolaboratif seperti Rembug Serayu.
Namun, upaya ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran hingga kebutuhan tambahan infrastruktur pengendali sedimen. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci keberhasilan pengelolaan DAS.
Kemenko PMK menegaskan akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kapasitas mitigasi dan meminimalkan dampak bencana di wilayah DAS Serayu–Opak.
