KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menegaskan bahwa tantangan utama reformasi birokrasi di Indonesia bukan terletak pada kualitas aparatur, melainkan pada sistem birokrasi itu sendiri. Karena itu, transformasi birokrasi harus dimulai dengan menempatkan manusia sebagai prioritas utama, melalui budaya kerja yang sehat, produktif, dan kolaboratif.
Hal tersebut disampaikan Menko PMK dalam agenda SENERGI: Senin Bersinergi sekaligus peluncuran Buku Capaian Kemenko PMK Tahun 2025 berjudul Membangun Organisasi Cerdas dan Humanis: 107 Cerita dari Kemenko PMK di Tahun 2025, yang berlangsung di Aula Heritage Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).
Buku ini ditulis oleh 155 pegawai Kemenko PMK, dengan pengantar dari Menko PMK. Proses penyuntingan dipimpin oleh Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi dan Ketua Gugus Tugas Pembangunan Talenta Kecerdasan Artifisial Nasional Dedy Permadi, serta didukung oleh 36 penyunting lainnya. Buku setebal 303 halaman ini merekam gagasan, praktik, pengalaman kerja, hingga inovasi para penulis dalam membangun smart ministry.
Dalam pengantarnya, Menko PMK menjelaskan, buku ini disusun berdasarkan tiga prinsip utama organisasi cerdas dan humanis. Pertama, human first dan work-life balance, yakni keseimbangan hidup sebagai prasyarat lahirnya inovasi dan kinerja berkelanjutan. Menko PMK menegaskan bahwa lingkungan kerja yang mengabaikan kesehatan mental justru akan melumpuhkan produktivitas organisasi.
Prinsip kedua adalah pengelolaan waktu dan pemanfaatan teknologi. Menko PMK menekankan bahwa setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, sehingga perbedaan kinerja ditentukan oleh pilihan kerja dan cara mengerjakannya. Pemanfaatan inovasi teknologi dinilai krusial untuk menyederhanakan proses kerja dan meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Waktu kita sama, 24 jam sehari. Yang membedakan adalah bagaimana kita memilih pekerjaan dan cara mengerjakannya. Teknologi harus dimanfaatkan untuk mempermudah kerja dan meningkatkan produktivitas,” tegasnya.
Prinsip ketiga adalah kolaborasi sebagai kunci fleksibilitas dan kekuatan organisasi. Menko PMK menilai, kolaborasi lintas unit dan lintas peran memungkinkan birokrasi bekerja lebih adaptif dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Peluncuran buku ini juga dimaksudkan sebagai upaya membangun gerakan budaya organisasi di lingkungan Kemenko PMK. Karena itu, buku tersebut ditulis oleh banyak kontributor dari internal Kemenko PMK sebagai representasi semangat bersama.
“Buku ini harus menjadi sebuah movement oleh PMK citizen. Ditulis oleh sebanyak mungkin orang agar nilai organisasi cerdas dan humanis tidak berhenti sebagai gagasan, tetapi tumbuh menjadi budaya yang terus dilanjutkan ke depan,” imbuh Menko PMK.
Kegiatan peluncuran buku tersebut turut menghadirkan perwakilan penulis dari berbagai unsur, mulai dari pegawai hingga staf building management, yang memaparkan peran serta kontribusi naskah yang mereka tulis.
Apresiasi atas terbitnya buku ini juga disampaikan oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Purwadi Arianto, serta Kepala Perpustakaan Nasional, Aminudin Aziz. Kemenko PMK dinilai telah memberikan ruang dan apresiasi bagi seluruh pegawai untuk mengembangkan potensi, sehingga menjadi pendorong penting bagi terwujudnya reformasi birokrasi sekaligus menghadirkan kebahagiaan dalam lingkungan kerja.
