KEMENKO PMK - Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri bangsa Kemenko PMK mendorong keterpaduan layanan kementerian/lembaga menjelang periode libur Idul Fitri 1447 H. Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi guna membahas persiapan Hari Raya dan Mudik Idul Fitri 1447 H/ 2026 M di Ruang Rapat Lantai 14 Kemenko PMK, pada Selasa (10/2/2026).
Ia mengingatkan bahwa substansi libur nasional dan cuti lebaran harus dimaknai dalam kerangka perayaan atau event keagamaan. Hal ini kemudian berlanjut pada perjalanan mudik, pergerakan transportasi besar-besaran, hingga aktivitas pariwisata dan seterusnya. Sehingga penting bagi pemerintah untuk menjamin layanan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir secara holistik, dalam perspektif pembangunan manusia dan kebudayaan.
“Karena substansi liburnya adalah libur Ibadah, maka seluruh layanan harus terpadu menjamin masyarakat dapat beribadah secara khusyuk,” ujar Warsito.
Warsito menegaskan bahwa keterpaduan layanan pemerintah harus tercermin pada seluruh sektor layanan, meliputi layanan peribadatan, kesehatan, transportasi, pariwisata, antisipasi bencana, hingga layanan inklusif bagi perempuan, anak, dan disabilitas.
Ia juga mengingatkan perlunya strategi komunikasi publik yang positif terhadap implementasi kebijakan, termasuk perhatian serius pada korban terdampak bencana agar dapat melaksanakan hari raya dan mudik idul fitri dengan tenang.
Deputi Warsito meminta seluruh kementerian/lembaga agar segera menyelesaikan dan mensosialisasikan kebijakan pendukung di masa Idul Fitri seperti Flexible Working Arrangement (FWA), Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pembelajaran di Bulan Ramadan, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Bonus Hari Raya (BHR) serta kebijakan-kebijakan adaptif lainnya.
“Termasuk skenario-skenario terkait dengan mudik gratis, stimulus ekonomi, diskon dan seterusnya, perlu segera disosialisasikan,” tambah Warsito.
Dalam rapat tersebut, kementerian/lembaga dan BUMN juga menyampaikan rencana, kesiapan dan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi periode lebaran 2026. Pertemuan ini sekaligus mengawali rangkaian koordinasi persiapan libur dan mudik Idul Fitri yang akan ditindaklanjuti dalam rapat tingkat menteri (RTM).
Warsito juga mengingatkan agar layanan mudik harus menyenangkan dan membahagiakan, sehingga sekembali dari liburan diharapkan produktivitas masyarakat semakin meningkat. Dalam konteks ini, layanan event keagamaan harus berada pada siklus: lancar, aman, nyaman dan selamat.
“Karena ini event keagamaan, kita pastikan SDM Indonesia dapat beribadah secara khusyuk, perjalanan mudik liburnya menyenangkan, dan kembali dari liburan produktivitas kerjanya meningkat”, kata warsito.
Ia juga optimis bahwa potensi perbedaan penetapan awal Ramadan dan Hari Raya tidak akan menjadi isu besar di masyarakat, mengingat rakyat Indonesia sudah beberapa kali menjalani perbedaan tersebut di tahun-tahun sebelumnya.
Di akhir rapat, Warsito menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, atas kesiapannya mendukung layanan Idul Fitri 1447 H. Ia meminta agar terus diupayakan integrasi data, layanan posko terpadu, serta inklusifitas di seluruh sektor layanan.
"Kami menyampaikan terima kasih atas kesiapan dan komitmen semua pihak untuk mendukung pelayanan terbaik bagi masyarakat menjelang libur Idul Fitri 1447 H," tutupnya.
Rapat dihadiri oleh Sestama BMKG, Sesmen PANRB, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Deputi I Kemenko PMK, perwakilan Kemenkopolkam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Infra, Kemenko Pangan, Kemendagri, Kemenhub, KemenPU, Kemenkes, KemenPPPA, Komdigi, Kemenpar, Kemenaker, TNI, POLRI, BNPB, BASARNAS, Jasa Marga, ASDP, dan Angkasa Pura Indonesia.
