KEMENKO PMK – Kemenko PMK memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak guna mendukung efektivitas pelaksanaan Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) dalam Rapat Persiapan Workshop Teknis Peringatan Dini Cuaca Berbasis Dampak yang diselenggarakan secara hybrid di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, dan dihadiri oleh perwakilan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta mitra pembangunan dari World Food Programme (WFP).
Merry menegaskan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan sistem peringatan dini tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mampu mendorong aksi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan.
“Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam memastikan bahwa sistem peringatan dini tidak hanya menghasilkan informasi, tetapi juga mampu mendorong aksi yang cepat, tepat, dan terkoordinasi di lapangan,” ujarnya.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa pendekatan peringatan dini berbasis dampak perlu didukung oleh integrasi data dan keselarasan kebijakan antar kementerian/lembaga, sehingga informasi yang dihasilkan dapat langsung diterjemahkan menjadi langkah antisipatif yang konkret.
“Kita perlu membangun kesamaan pemahaman dengan prinsip satu data, satu bahasa, dan satu komando, agar setiap informasi peringatan dini dapat direspons secara efektif oleh seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga menyampaikan peran dan kontribusinya dalam mendukung pengembangan sistem peringatan dini berbasis dampak. BMKG menekankan penguatan sistem peringatan dini berbasis dampak, BNPB mendorong penguatan aksi dini dan kesiapsiagaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Pertanian berperan dalam penyediaan data sektoral serta dukungan mitigasi di lapangan, sementara BIG berkontribusi dalam penyediaan data geospasial terintegrasi. WFP turut mendukung penguatan kapasitas dan implementasi di daerah.
Rapat juga membahas kesiapan pelaksanaan workshop teknis sebagai bagian dari penguatan kapasitas nasional dan daerah, yang akan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, termasuk di wilayah prioritas seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Nusa Tenggara Timur.
Melalui forum ini, Kemenko PMK mendorong komitmen bersama seluruh pihak untuk memperkuat sinergi, meningkatkan interoperabilitas data, serta memastikan kesiapan kebijakan dan kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan AMPD.
Kemenko PMK menegaskan komitmennya untuk terus mengoordinasikan dan mengawal penguatan sistem peringatan dini dan aksi dini sebagai bagian dari upaya nasional dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
