KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menegaskan bahwa pembangunan yang berorientasi pada anak harus dilaksanakan melalui sinergi lintas sektor sekaligus memastikan partisipasi anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Webinar Series Libur Telah Tiba #3 bertajuk "Mewujudkan Pembangunan yang Responsif, Inovatif, dan Sehat Mental" pada Lokakarya Forum Anak Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Deputi yang akrab disapa Lisa itu menegaskan bahwa anak merupakan bagian penting dari pembangunan manusia. Karena itu, pemenuhan kebutuhan anak, mulai dari pendidikan, kesehatan, pengasuhan, identitas hukum, hingga lingkungan yang aman dan nyaman, tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, keluarga, dunia usaha, media, dan masyarakat.
"Kalau kita membangun Indonesia, artinya kita membangun manusianya. Manusianya harus hebat-hebat, harus pintar, harus bebas untuk berpartisipasi, dan harus bisa menyampaikan pandangan serta pendapatnya. Ini yang paling penting. Dan manusianya juga harus paham apa yang mereka butuhkan, situasinya seperti apa," ujar Lisa.
Menurutnya, sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK terus mendorong keterpaduan kebijakan dan program lintas sektor agar setiap anak memperoleh haknya sekaligus memiliki ruang untuk terlibat dalam pembangunan.
Lisa juga menekankan bahwa partisipasi anak harus dimaknai sebagai keterlibatan yang bermakna, bukan sekadar kehadiran dalam suatu kegiatan. Anak perlu diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, hingga mengawal kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.
"Jangan puas hanya menjadi sasaran program atau objek saja. Anak harus bisa menjadi _agent of change_, mampu menyampaikan pandangan, bahkan memengaruhi kebijakan. Partisipasi anak tidak cukup hanya hadir dan duduk manis, tetapi harus benar-benar bersuara," tegasnya.
Untuk memperkuat partisipasi bermakna tersebut, Lisa mendorong setiap kementerian dan lembaga membuka ruang konsultasi bagi anak dalam penyusunan kebijakan, memperkuat Musrenbang Anak, mengembangkan sistem pemantauan tindak lanjut usulan anak, serta meningkatkan kapasitas anak dan para pendamping agar aspirasi anak dapat terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Menutup paparannya, Lisa menegaskan bahwa sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar suara anak benar-benar terwujud dalam kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
"Kita harus memastikan suara anak masuk dalam siklus perencanaan pembangunan. Ketika aspirasi anak menjadi bagian dari program dan anggaran, maka pembangunan akan semakin responsif terhadap kebutuhan mereka," pungkasnya.
Webinar tersebut diikuti Forum Anak dari berbagai daerah di Indonesia dan turut menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) untuk membahas pembangunan yang responsif, inovatif, dan mendukung kesehatan mental anak.
