| Attachment | Size |
|---|---|
| 2. POLICY BRIEF _ BEYOND PROGRAMME AVAILABILITY.pdf (10.38 MB) | 10.38 MB |
Anak-anak dapat mengalami keterbatasan dalam pemenuhan berbagai kebutuhan dan hak dasar, seperti kesehatan, pendidikan, gizi, perumahan, fasilitas dasar, perlindungan, dan akses informasi. Kondisi ini dikenal sebagai deprivasi multidimensional, yaitu ketika seorang anak mengalami kekurangan atau tidak terpenuhinya kebutuhan dasar pada satu atau beberapa aspek kehidupannya.
Pendekatan ini melengkapi pengukuran kemiskinan moneter yang berfokus pada kondisi ekonomi atau kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, seorang anak yang tidak tergolong miskin secara ekonomi masih dapat mengalami deprivasi, misalnya karena keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, sanitasi, atau fasilitas dasar yang layak.
Policy brief ini menganalisis keselarasan antara tingkat deprivasi multidimensional yang dialami anak dengan prioritas program pemerintah di Indonesia. Berdasarkan analisis data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Maret 2025, sebanyak 29,95 persen anak di Indonesia mengalami deprivasi multidimensional pada sedikitnya dua dimensi kesejahteraan.
Tingkat deprivasi tertinggi ditemukan pada dimensi Kesehatan (34,35 persen) dan Fasilitas (26,13 persen). Hasil analisis menunjukkan bahwa keselarasan antara kebutuhan anak dan prioritas program pemerintah telah terlihat pada beberapa dimensi, namun belum merata. Salah satu temuan penting adalah tingginya tingkat deprivasi pada dimensi fasilitas, sementara prioritas program pada dimensi tersebut masih berada pada kategori moderat.
Melalui temuan tersebut, policy brief ini menekankan bahwa keberadaan program belum tentu secara otomatis menunjukkan bahwa prioritas kebijakan telah sepenuhnya selaras dengan kebutuhan nyata anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penggunaan bukti deprivasi multidimensional dalam penentuan prioritas kebijakan, evaluasi keselarasan kebijakan secara berkala, serta penguatan respons pada dimensi yang menunjukkan potensi kesenjangan.
Policy brief ini mendorong perubahan perspektif dari sekadar memastikan ketersediaan program menuju memastikan bahwa prioritas kebijakan, program, dan sumber daya benar-benar selaras dengan kebutuhan nyata anak.
