Pemerintah Bahas Tindak Lanjut Perpres 75/2019

Jakarta (11/12) – Implementasi Peraturan Presiden 75/2019 atas Perubahan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan kembali dibahas dan semakin dimantapkan dengan meminta banyak masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 11 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu pagi, melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kemenko PMK Togap Simangunsong.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan Kantor Staf Presiden. 

Dalam pembukaannya, Togap menjelaskan tujuan digelar rakor ini adalah untuk membahas beberapa hal yang akan disinkronkan dan dicarikan solusinya, sehingga perubahan atas Perpres 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan dapat terlaksana dengan baik.

Selain itu di ketahui bahwa telah dilakukannya sosialisasi pada empat wilayah yang mana sekitar 40-50% Kabupaten/Kota turut serta dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Tidak hanya itu sekitar 8% alokasi yang diberikan oleh pemerintah mengalami penurunan.

"Lebih lanjut perlu dilakukan sebuah kegiatan monitoring kepada pemerintah daerah sebagai social accounbility untuk dapat menyesuaikan atas kenaikan iuran BPJS Kesehatan," pungkas Togap.

Reporter: