Pendekatan Pentahelix Untuk Sukseskan RPKP DAS Citarum

Jakarta (23/10) -- Sungai Citarum merupakan sungai terpanjang dan terbesar di wilayah Jawa Barat. Keberadaan Sungai Citarum sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Namun, masyarakat cenderung eksploitatif dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sungai dan yang ada di sekitarnya. Sehingga timbul berbagai masalah di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum mulai dari hulu, tengah, hingga hilir sungai.

Salah satu masalah utama DAS Citarum adalah masalah pencemaran. Sampah rumah tangga sampai limbah pabrik memenuhi sungai yang dewasa ini dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Padahal, air dari Sungai Citarum masih dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat hingga DKI Jakarta sebagai air minum. 

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Dody Usodo HGS menjelaskan, pemerintah sangat serius menangani permasalahan ini, terbukti dengan adanya Perpres No.15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, dan penanganan DAS Citarum juga masuk ke dalam RPJMN 2020-2024.

"Kemenko PMK berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2018 berlaku sebagai Wakil Ketua III memiliki substansi koordinasi peningkatan Kemitraan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kawasan pedesaaan, ujar Deputi Dody saat membuka Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengembangan Kawasan Perdesaan DAS Citarum, pada Jumat (23/10).

Dalam Rangka Penanganan DAS Citarum, Deputi Dody menjelaskan, Kemenko PMK berpartisipasi dengan mengoordinasikan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) di Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang. Pembangunan kawasan perdesaan ini, kata Dody, prinsipnya menggunakan pendekatan dan sosialisasi langsung ke masyarakat terkait permasalahan DAS Citarum.

"Sehingga masyarakat tahu masalah yang ada, sehingga program dan kegiatan mudah diterima masyarakat setempat serta dilaksanakan secara berkelanjutan dan masyarakat mengerti masalah secara langsung," terangnya.

Dody menerangkan, pembangunan kawasan perdesaan DAS Citarum masih dalam proses  pengembangan. Menurut dia, pengembangan ini menjadi tanggung jawab multi sektoral dan perlu kerja sama yang baik dalam proses penyusunan maupun implementasi program dan kegiatan.

"Pelibatan pentahelix, seluruh unsur mulai dari pemerintah, akademisi, industri, media dan komunitas, serta secara informal melibatkan tokoh yang ada di daerah semua ini perlu terlibat dalam mewujudkan pengembangan kawasan pedesaan," tukasnya.

Rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan dari Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian LHK, Bappenas, Baznas, Bappeda, dan pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa di wilayah DAS Citarum. Dalam rapat koordinasi dipaparkan terkait progres RPKP sudah dalam tahap penyusunan matriks dan rencana program yang akan dilakukan bersama pihak daerah.

Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK Mustikorini Indrijatiningrum turut menjelaskan, tujuan RPKP selain untuk mengembalikan kelestarian ekosistem DAS Citarum juga untuk mensejahterakan masyarakat. 

Dia menjelaskan, dalam pembangunan kawasan perdesaan perlu ada tematik antar satu desa dengan desa lain terkait masing-masing perannya dalam pengembangan desa dan masyarakat. Menurut Indri, pemberdayaan masyarakat juga penting dalam penbangunan kawasan perdesaan.

"Selain itu pelibatan komunitas, CSR dan akademisi perlu didorong untuk mendukung pengembangan kawasan perdesaan ini," ujar dia.

Indri mengatakan, apa yang disepakati akan ditindaklanjuti dan akan dimasukkan dalam RPKP. Nantinya, apabila sudah final, rancangan matriksnya masih terbuka untuk diberi masukan oleh pihak terkait.

"Kami harap pengembangan kawasan perdesaan ini bisa berhasil dan menjadi contoh bagi pengembangan kawasan perdesaan lainnya," pungkasnya.

Kontributor Foto:
Reporter: