Sikapi Serius Tingginya AKI AKB, Kemenko PMK Lakukan Koordinasi Multi-sektor

KEMENKO PMK — Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan Jelsi Natalia Marampa mengatakan dalam upaya percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di tahun 2024 perlu dukungan multi-sektor, baik dari organisasi profesi, dunia usaha, mitra pembangunan, hingga organisasi masarakat.

Hal itu disampaikan usai mendengar paparan dari berbagai kementerian dan lembaga dalam “Rapat Evaluasi Percepatan Penurunan AKI dan AKB” yang diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan
Kependudukan Kemenko PMK di Millennium Hotel Sirih Jakarta, pada Kamis (22/2).

“Untuk mengatasi persoalan AKI AKB perlu dukungan berbagai pihak. Komitemen bersama perlu diperkuat karena setiap kehamilan itu berisiko, sehingga perlu direncanakan dan dipersiapkan dengan mewujudkan kondisi kesehatan ibu yang optimal,” ujar Jelsi.

Jelsi menjelaskan, angka kematian ibu dan bayi terus mengalami penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Penurunan tersebut diharapkan sapat terus dicapai hingga akhir tahun 2024 mendatang. Kendati demikian, Jelsi menyampaikan terjadi peningkatan angka pada cakupan pelaporan sehingga memerlukan penguatan sistem dan fasilitas pelayanan kesehatan baik ketika terjadi kematian ibu dan bayi maupun tidak.

Oleh sebab itu, selain dukungan dari kementerian dan lembaga terkait, kehadiran organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan tujuh organisasi profesi kedokteran dan organisasi profesi lainnya seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) akan turut membantu mengatasi persoalan tersebut. 

“Kehadiran IDI, IBI, PPNI, dan organisasi profesi lainnya akan turut mendorong mengentaskan kematian ibu dan bayi di Indonesia. Kolaborasi ini akan sangat berarti untuk menyelamatkan keduanya,” kata Jelsi.

Selain itu, menindaklanjuti hasil paparan dan diskusi yang dilakukan pada pertemuan tersebut, Jelsi menjelaskan bahwa akan dilakukan harmonisasi kebijakan AKI AKB antara Kemenko PMK, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga lainnya.

Pengawalan terhadap implementasi kebijakan tersebut juga didorong agar hingga ke daerah melalui koordinasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT. Sementara Kementerian Kesehatan akan turut ambil bagian dalam peningkatan akses pelayanan kesehatan melalui penyediaan tempat tunggu kelahiran.

“Kedepan akan dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara terpadu serta penajaman untuk perencanam kegiatan-kegiatan intervensi di sejumlah provinsi dengan catatan jumlah kematian ibu dan bayi yang tinggi,” imbuh Jelsi.

Sebelumnya, Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Lovely Daisy memaparkan, Indonesia masih berada dideretan teratas diantara negara-negara ASEAN yang mengalami kematian ibu dan bayi. Meskipun masih tertinggal, Daisy mengatakan Indonesia berada di jalur penanganan yang tepat mencapai target di tahun 2024.

“Indonesia berada di jalur yang tepat dalam penanganan angka kematian ibu dan bayi. Penguatan harus dilakukan, kerja sama dan kolaborasi harus dilakukan, sinkronisasi kebijakan juga harus dilakukan, sehingga angka ini bisa terus menurun,” ujar Daisy.

Turut hadir memaparkan berbagai program dalam mendukung AKI AKB oleh perwakilan dari kementerian dan lembaga antara lain, Sekretariat Wakil Presiden, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakya, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, serta Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia.

Kontributor Foto:
Reporter: