KEMENKO PMK -- Menjadi negara maju dan unggul di usia 100 tahun kemerdekaan merupakan cita-cita besar Bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggapai Visi Indonesia Emas 2045 tersebut. Salah satu upaya strategis yang terus dilakukan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, yaitu melalui program peningkatan kesehatan, pendidikan, dan juga ekonomi.
Saat ini pula, Indonesia tengah menghadapi bonus demografi di mana komposisi penduduk didominasi oleh generasi muda. Bonus demografi tentunya harus dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, jalan yang ditempuh untuk menggapai cita-cita tersebut tidaklah mulus. Ragam tantangan harus dihadapi dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut, data Sakernas 2022 menunjukkan beberapa fakta, yaitu masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda Indonesia sebesar 13,93 persen atau lebih dari 2 kali lipat TPT Nasional (5,86%). Kemudian terdapat 1 dari 4 pemuda yang tidak bekerja, tidak pergi ke sekolah, maupun tidak sedang mengikuti kursus (NEET Pemuda sebesar 26,82%). Sementara itu, hanya ada 4 dari 1000 pemuda yang tercatat memasuki dunia wirausaha dengan jenjang jabatan kerah putih (Pemuda Wirausaha Kerah Putih sebesar 0,48%).
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyampaikan, salah satu upaya kunci untuk meningkatkan daya saing SDM dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah dengan menciptakan ekosistem kewirausahaan yang inklusif untuk pemuda.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pidato kunci pada kegiatan YOUTH CO: LAB NATIONAL DIALOGUE 2023 "Ekosistem Kewirausahaan yang Inklusif untuk Indonesia Emas 2045", yang diselenggarakan oleh United Nations Development Program (UNDP) Indonesia, di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, pada Selasa (31/10/2023).
Perempuan yang akrab disapa Lisa itu menyebut, pemuda Indonesia adalah aset yang paling berharga dalam perjalanan menuju Indonesia Emas 2045. Pemuda memiliki semangat, energi, dan gagasan kreatif yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang positif. Mereka adalah motor penggerak bagi ekosistem kewirausahaan yang inklusif. Dengan menciptakan kewirausahaan yang inklusif diharapkan bisa meningkatkan kontribusi seluruh pemuda, termasuk dari kelompok miskin, disabilitas, dan pedesaan,serta meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
"Kewirausahaan bukan sekedar menciptakan bisnis baru, tapi juga bagaimana menciptakan peluang mengatasi ketidaksetaraan dan memastikan setiap warga negara memiliki akses ke sumber daya dan peluang yang sama. Inklusivitas kata kunci yang sangat penting," ucapnya.
Beberapa poin penting untuk membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif untuk pemuda, yaitu: Pertama, Kolaborasi Lintas Sektor. Ini memungkinkan pemuda bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat.
"Pemerintah sudah punya Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai pedoman untuk berkolaborasi dan bersinergi," jelasnya.
Kedua, memastikan terlaksananya pendidikan dan pelatihan. Deputi Lisa menyampaikan, dalam era digital, kita perlu memastikan bahwa pemuda Indonesia memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan kewirausahaan berkualitas. Hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagai dukungan terhadap poin ini.
Ketiga, mendorong inovasi dan teknologi. Insentif untuk penggunaan teknologi terbaru dalam bisnis, dukungan untuk startup teknologi, dan promosi kolaborasi dengan perusahaan teknologi. Hal ini membantu pemuda untuk menciptakan solusi-solusi yang inovatif dan berdampak besar dalam berbagai sektor bisnis. Salah satu contoh praktik baik adalah Entrepreneur Hub (E-Hub) oleh Kemenkop UKM yaitu Platform Kewirausahaan Nasional terpadu dan berkelanjutan.
Keempat, meningkatkan keadilan dan kesetaraan. Penting untuk memastikan bagi setiap orang terlepas dari apapun latar belakang mereka untuk bisa berkembang dan berkontribusi termasuk dalam wirausaha. Salah satu contoh baik yang telah dilaksanakan, adalah program kolaborasi antara dunia pendidikan dengan masyarakat dan dunia usaha yaitu One Village One CEO yang diinisiasi oleh IPB University bekerjasama dengan masyarakat desa.
Kelima, membangun kerja sama regional dan global. Indonesia adalah bagian dari dunia yang semakin terhubung, maka perlu untuk memperluas akses pasar dan peluang.
Deputi Lisa mengungkapkan, seluruh unsur masyarakat memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia dan generasi mendatang. Salah satunya melalui ekosistem kewirausahaan yang inklusif adalah kunci untuk mengubah visi Indonesia 2045 menjadi kenyataan.
"Saya yakin bersama-sama kita bisa mencapai hal tersebut," tutup Lisa.
Dalam kesempatan tersebut hadir Deputy Resident Representative at UNDP Indonesia Sujala Pant; Head of Education British Council Indonesia Muhaimin Syamsuddin; CEO Citi Indonesia Batara Sianturi; Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami; Analis Kebijakan Ahli Utama Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kemenpora Imam Gunawan. Kegiatan juga diikuti oleh unsur wirausahawan pemuda, dan mitra pembangunan yang mengikuti kegiatan secara daring dan luring.