KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam percepatan penanganan bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Bencana di Provinsi NTT, pada Jumat (21/8/2026).
Koordinasi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari bantuan logistik, perlindungan pengungsi, layanan kesehatan, hingga dukungan anggaran bagi pemerintah daerah.
Berdasarkan pemantauan kondisi di lapangan, sebagian masyarakat terdampak masih bertahan di tempat pengungsian maupun posko mandiri karena kekhawatiran terhadap gempa susulan. Kondisi tersebut membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan, khususnya pangan, kesehatan, dan logistik darurat.
“Prioritas utama pemerintah saat ini adalah memastikan masyarakat terdampak tetap aman dan kebutuhan dasarnya terpenuhi. Karena itu, koordinasi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat agar bantuan logistik, layanan kesehatan, dukungan bagi pengungsi, hingga kebutuhan anggaran dapat dipenuhi secara cepat dan tepat sasaran,” ujar Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana.
Dalam penanganannya, pemerintah mengoptimalkan dukungan sarana transportasi dan armada dari unsur TNI dan Polri untuk memperluas jangkauan distribusi bantuan, termasuk ke wilayah yang sulit dijangkau.
Dari sisi pendanaan, pemerintah pusat memastikan dukungan anggaran untuk penanganan bencana tersedia dan dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan. Kemendagri bersama Kemenkeu memberikan panduan agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan sumber pendanaan yang tersedia, termasuk Belanja Tidak Terduga (BTT), untuk mendukung kebutuhan tanggap darurat.
Bagi daerah dengan kapasitas keuangan terbatas, pemerintah pusat juga membuka ruang dukungan melalui skema bantuan keuangan atau penambahan alokasi secara bertahap. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Kemenko PMK bersama kementerian/lembaga terkait akan terus mengawal penanganan bencana di NTT melalui percepatan distribusi logistik dan layanan kesehatan, penguatan dukungan operasional lintas sektor, pendampingan pengelolaan anggaran daerah, serta pemantauan penanganan secara berkelanjutan.
“Pemerintah akan terus mengawal penanganan di lapangan dan memastikan sinergi antarpihak berjalan dengan baik. Masyarakat terdampak tidak boleh merasa menghadapi bencana ini sendirian,” tegas Merry.
Melalui penguatan koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan pemangku kepentingan lainnya, Kemenko PMK memastikan penanganan bencana di NTT berjalan secara terpadu dengan mengutamakan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak.
