Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial bersama tim Asisten Deputi Penanganan Bencana melakukan kunjungan lapangan serta koordinasi lintas sektor dalam rangka penanganan banjir rob di wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang terjadi sejak Mei 2025 (18/6).
Wilayah terdampak meliputi Kota Semarang, Kab. Demak, Kab. Batang, Kota dan Kab. Pekalongan, Kab. Pemalang, Kab. Tegal, Kab. Rembang, dan Kab. Pati. Fenomena rob kali ini tercatat sebagai yang terparah dalam beberapa tahun terakhir, dipicu oleh kombinasi naiknya permukaan air laut, penurunan tanah, dan curah hujan tinggi.
Berdasarkan data lapangan, total warga terdampak mencapai lebih dari 1 juta jiwa di 144 desa/kelurahan yang tersebar di 9 kabupaten/kota. Di antaranya, Kab. Pati mencatat jumlah tertinggi dengan 167.460 jiwa terdampak, disusul Kota Pekalongan (254.339 jiwa) dan Kab. Pemalang (137.566 jiwa). Sementara itu, di Kecamatan Sayung, Kab. Demak, kondisi jalanan yang tergenang dan berlumut menyebabkan lebih dari 50 pengendara motor tergelincir, meskipun tidak ada laporan korban jiwa.
Deputi Lilik Kurniawan menyoroti perlunya pergeseran pendekatan penanganan dari responsif menuju mitigatif. “Kita melihat belum adanya upaya mitigasi yang signifikan. Infrastruktur seperti tanggul dan sistem drainase perlu diperkuat, dan perencanaan tata ruang harus menyesuaikan dengan potensi risiko bencana,” ujarnya.
Kemenko PMK merekomendasikan percepatan pembangunan infrastruktur seperti tanggul, sistem drainase terpadu, serta normalisasi sungai, termasuk mendukung rencana pembangunan giant sea wall. Selain itu, diperlukan revisi tata ruang dan penguatan sistem peringatan dini rob, serta kampanye edukasi masyarakat pesisir.
Koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjadi kunci pengurangan risiko bencana yang berkelanjutan. Kemenko PMK menegaskan komitmen untuk mendampingi langkah-langkah strategis ini sebagai bagian dari prioritas nasional dalam membangun ketangguhan masyarakat pesisir Indonesia.
