KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Asril menyampaikan, pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan infrastruktur dan permukiman di Adonara Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari upaya pemulihan pascakonflik sosial.
Asril menjelaskan, penanganan pasca konflik sosial di Adonara Barat, Flores Timur, NTT merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menko PMK bersama Wakil Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi daring yang digelar pada Senin (17/2/2025).
"Kebijakan dibuat setelah dilakukan kunjungan dan dialog langsung dengan warga kedua desa, pertemuan di Pemda Kabupaten Flores Timur, pertemuan di Pemda Provinsi NTT maupun Rapat Tingkat Menteri," ujarnya.
Asdep Asril menyampaikan, penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) guna pembangunan rumah warga terdampak konflik di Adonara Barat telah disetujui Presiden
"Oleh karena itu penting untuk diperhatikan adalah pembangunan rumah yang rusak harus dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan akses jalan sehingga mencegah kesenjangan antarwilayah," imbuhnya.
Lebih lanjut, Arsil menekankan bahwa selain penggunaan DSP, Presiden menyetujui pembangunan infrastruktur di Adonara Barat menggunakan anggaran K/L/BUMN terkait sebagaimana diusulkan oleh Menko PMK.
"Oleh karena itu Kemenko PMK akan terus berkoordinasi dengan Kementerian /Lembaga guna memastikan pelaksanaannya terutama dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran,"ujar Asril.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Polhukam, Kemenko Pemas, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, BNPB, PLN, serta Pemerintah Provinsi NTT, dan Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
Dalam rapat koordinasi, berbagai kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan serta kendala dalam pelaksanaan program pembangunan rumah, jalan, listrik, dan air bersih di wilayah tersebut.
Perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menyatakan bahwa DSP sebesar Rp. 5,560 Milyar telah ditransfer ke rekening Pemerintah Daerah Flores Timur yang diperuntukkan untuk pembangunan 52 rumah dan 4 titik sumur bor. Namun, realisasi pembangunan masih menunggu penyelesaian dokumen petunjuk teknis pelaksananan kegiatan yang disusun BPBD Flores Timur.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PUPR, mengungkapkan bahwa Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT telah dilakukan survei dan penyusunan DED, hasilnya sudah disampaikan kepada Kementerian PU, saat ini sedang menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri PU.
PLN Flores Timur melaporkan bahwa survei jaringan listrik telah selesai dan telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). Administrasi proyek ditargetkan rampung pada akhir bulan ini, dengan pembangunan jaringan listrik dijadwalkan mulai Maret 2025. Saat ini, PLN telah menyediakan listrik bagi 15 rumah di Desa Bugalima dan 15 rumah di Desa Ilepati.
Kemensos menyampaikan akan membangun 1 titik sumur bor karena jumlah yang diminta oleh warga adalah 5 titik. Selain itu, Kemensos akan mendukung pembangunan lapangan olahraga melalui program keserasian sosial.
Dari aspek keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menyoroti pentingnya penanganan konflik agar tidak berulang. Selain rehabilitasi fisik melalui DSP BNPB, diperlukan penegakan hukum dan pendekatan terpadu guna menciptakan efek jera bagi pelanggar. Ditambahkannya, dalam penanganan konflik sudah ada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS).
Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk mempercepat koordinasi agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Strategi 3R (Relokasi, Rekonstruksi, dan Rekonsiliasi) akan diterapkan untuk memastikan solusi yang berkelanjutan dan menyeluruh. Kemendagri menegaskan bahwa alokasi BTT di APBD Flores Timur sebetulnya bisa digunakan untuk pemulihan pascakonflik di Adonara.
Seperti diketahui, konflik di Pulau Adonara Barat, Kabupaten Flores Timur, NTT, pecah pada 21 Oktober 2024 antara warga Desa Ile Pati dan Desa Bugalima akibat sengketa tanah adat yang sudah berlangsung sejak lama. Bentrokan tersebut mengakibatkan 51 rumah di Desa Bugalima terbakar. Meskipun kesepakatan damai telah tercapai pada 28 Oktober 2024 dengan fasilitasi pemerintah dan aparat keamanan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian yang langgeng.
