KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di Papua melalui penguatan sinergi lintas kementerian dan lembaga yang diselenggarakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, pada Kamis (16/4/2026).
Pertemuan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam merespons dinamika pembangunan di Papua, termasuk berbagai permasalahan terkait hak asasi manusia. Rapat membahas sejumlah isu strategis di Papua, antara lain konflik bersenjata yang masih tinggi, meningkatnya korban warga sipil dan pengungsian internal, serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Selain itu, turut disoroti konflik agraria dan sumber daya alam yang berkaitan dengan pembangunan, serta tingginya aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Andre Notohamijoyo, menyampaikan bahwa penanganan situasi di Papua memerlukan pendekatan pembangunan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis penghargaan terhadap kearifan lokal.
“Pendekatan pembangunan di Papua perlu mengedepankan aspek kemanusiaan, budaya, dan kelestarian lingkungan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat termasuk kelompok rentan,” ujarnya.
Kemenko PMK selama ini telah berperan dalam perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak, melalui Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang berfokus pada langkah preventif serta penguatan peran perempuan sebagai agen perdamaian.
Selain itu, Kemenko PMK menekankan pentingnya pergeseran pendekatan pembangunan dari top-down menjadi lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat, khususnya masyarakat adat, dalam setiap tahapan pembangunan. Penghormatan terhadap kearifan lokal dan perlindungan ekosistem alam dinilai penting, seiring meningkatnya risiko bencana akibat kerusakan lingkungan di Papua.
Kemenko PMK juga mendorong penyelarasan program antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk dalam program kesiapsiagaan bencana dan pemberdayaan masyarakat.
Melalui fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus mendorong integrasi kebijakan dan program pembangunan di Papua secara sinergis dan berkelanjutan, termasuk perlindungan masyarakat adat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta optimalisasi pemanfaatan potensi lokal.
Dengan langkah tersebut, pembangunan di Papua diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkeadilan.
Rapat ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional.
