KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andre Notohamijoyo menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis komunitas melalui pemanfaatan teknologi peringatan dini yang terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan peresmian Sistem Peringatan Dini Banjir (Early Warning System/EWS) di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor, Rabu (15/4/2026), yang diinisiasi oleh Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C).
"Pemerintah sangat mengapresiasi dukungan hibah teknologi ini. Langkah ini sejalan dengan upaya Kemenko PMK dalam memastikan masyarakat di wilayah rawan bencana memiliki kesiapsiagaan mandiri. Dengan data yang akurat, masyarakat memiliki golden time yang lebih panjang untuk melakukan evakuasi," ujar Andre.
Ia menegaskan bahwa penguatan sistem peringatan dini tidak hanya bertumpu pada teknologi, tetapi juga pada kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi antara inovasi teknologi dan peran aktif komunitas menjadi kunci dalam membangun ketangguhan bencana di tingkat tapak.
"Peran relawan seperti KP2C sangat penting sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi risiko kepada masyarakat. Teknologi ini akan memperkuat fungsi mereka sebagai ‘mata dan telinga’ dalam mitigasi bencana," tambahnya.
Sistem EWS yang diresmikan tersebut merupakan hibah dari AIM Analytics Malaysia dan memiliki kemampuan membaca curah hujan serta debit air secara real-time. Sistem ini mengintegrasikan sensor di wilayah hulu dan hilir sungai, yang kemudian terhubung langsung dengan perangkat seluler pengurus komunitas untuk mempercepat penyebaran informasi peringatan dini.
Peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, didampingi oleh Group Executive Director AIM Analytics Malaysia, Mr. Ir. Ts. Reneir Tara. Agenda ini juga turut dihadiri oleh Asisten Daerah (Asda) yang mewakili Bupati Bogor, Camat Gunung Putri, perwakilan dari BNPB, BPBD Provinsi Jawa Barat, BPBD Kota Bekasi, BPBD Kabupaten Bogor dan Bekasi, serta para relawan dari Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C).
Kemenko PMK dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (KSP) terus mendorong penguatan kolaborasi multipihak antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Melalui inisiatif ini, Kemenko PMK berharap model mitigasi berbasis komunitas yang didukung teknologi dapat direplikasi di berbagai daerah rawan bencana di Indonesia, sehingga mampu meminimalisir risiko korban jiwa dan kerugian akibat bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
