Kewirausahaan Sosial Bantu Penerima Bansos Naik Kelas

Bandung Barat (15/10) – Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah meluncurkan program Kewirausahaan Sosial dalam bentuk pilot project di 5 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, termasuk salah satunya Kabupaten Bandung Barat. Program tersebut memberikan tambahan modal usaha sebesar Rp3,5 juta per-penerima manfaat sekaligus pendampingan oleh mentor.

Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Ade Rustama menjelaskan program kewirausahaan sosial merupakan program lanjutan yang ditujukan untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) PKH graduasi, utamanya bagi yang telah memiliki rintisan usaha.

Tujuan program tersebut untuk memastikan KPM PKH graduasi agar dapat berusaha dan tidak lagi mengandalkan program bantuan pemerintah. Lebih jauh, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan memaksimalkan modalitas usahanya diantaranya dapat membuka lapangan pekerjaan dan transfer ilmu ke masyarakat.

Lebih lanjut, ia menyebut program kewirausahaan sosial berpotensi untuk meningkatkan kemandirian perempuan. Hal tersebut lantaran mayoritas penerima program PKH adalah ibu rumah tangga.

"Program pemberdayaan diharapkan dapat digerakan oleh kaum perempuan. Hampir seluruh KPM PKH graduasi adalah perempuan sehingga program ini sangat penting untuk mendorong ibu-ibu rumah tangga agar mandiri, produktif, dan mau berusaha,” ujarnya saat melakukan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP) Daerah Perkembangan dan Capaian Program Kewirausahaan Sosial di Kabupaten Bandung Barat.

Kegiatan KSP tersebut dalam rangka memperkuat dimensi pemberdayaan dalam program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, penerima manfaat, dan mentor Program Kewirausahaan Sosial.


Ade pun menjelaskan pentingnya keberlanjutan usaha para penerima program. Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK sesuai tugas utamanya memastikan keberlanjutan program hibah kewirausahaan dengan menghubungkan ke program pembiayaan mikro lainnya seperti KUR, Mekaar, dan Umi.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyebarluaskan informasi mengenai kemudahan akses pembiayaan mikro khususnya bagi para penerima hibah bantuan modal yang usahanya sudah maju dan berkembang. Hal itu dilakukan agar keberlangsungan usaha para penerima program dapat terjamin sekaligus mengubah mindset dari penerima bantuan ke wirausahaan, karena adanya kewajiban untuk melakukan pengembalian,”tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, ibu-ibu para penerima program kewirausahaan sosial mengaku sangat terbantu dengan adanya tambahan modal dan pendampingan oleh mentor. Salah satunya adalah Ibu Ainurikah, warga Desa Budiharja, Kecamatan Cililin, Kab. Bandung Barat yang memiliki usaha rumahan pengrajin boneka.

"Bantuan sebesar Rp 3,5 juta alhamdulillah semuanya sudah dibelanjakan untuk bahan baku kain dan tambahan karyawan. Untuk pemasaran Alhamdulillah mentor selalu membantu saya yang gaptek, yang tadinya tidak bisa berjualan online,” ungkapnya.

Senada dengan Ibu Ainurikah, Ibu Yani, warga Desa Sindangkerta, Kecamatan Sindangkerta, Kab. Bandung Barat menyampaikan cita-citanya membangun rumah produksi dan rumah outlet yang dapat mengumpulkan produk dari KPM PKH graduasi. Saat ini, bantuan dari Kewirausahaan Sosial sebagian sudah dialokasikan untuk membangun outletnya.

“Saya berharap pemerintah menyediakan program pengembangan usaha dalam bentuk pelatihan digital untuk SDM dari KPM PKH,” tandasnya.

Program Kewirausahaan Sosial dinilai sangat bermanfaat dalam mendorong wirausahaan untuk merintis dan mengembangkan usaha, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dukungan semua pihak diperlukan ntuk memastikan keberlanjutan program tersebut.

Pada kesempatan rapat koordinasi ini, seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat hadir yaitu Asisten Deputi Penanganan Kemenko PMK, tim Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Lembaga Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Camat Cililin, Seluruh Mentor di Kabupaten Bandung Barat, dan beberapa perwakilan penerima manfaat.