Koordinasi Merupakan Kunci dalam Pembangunan Layanan Kepemudaan di Provinsi Banten

Serang (17/12) – Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kepemudaan di Provinsi Banten, 14-15 Desember 2020. Kegiatan yang diikuti Instansi dan Organisasi Perangkat Daerah terkait serta Organisasi Kepemudaan dilaksanakan di Aula Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.

Kegiatan monitoring dan evaluasi ini diikuti oleh perwakilan dari Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, dan organisasi kepemudaan di Provinsi Banten, seperti KNPI, Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI), dan Purna Paskibraka Indonesia (PPI).

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda, Kemenko PMK, Yohan, menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai kendala dan hambatan dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di tingkat Provinsi serta membahas strategi peningkatan IPP di Provinsi Banten.

Sekretaris Dispora Provinsi Banten, Ai Dewi Suzana, menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenko PMK ini. Ke depan, Dispora akan bersinergi dengan berbagai pihak dalam rangka Peningkatan IPP, khususnya domain pendidikan. Ia juga mengaku optimis bahwa Provinsi Banten dapat meningkatkan kualitas pembangunan pemuda dari sisi pendidikan.
Provinsi Banten merupakan pelopor bagi Provinsi lain di Indonesia dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Kepemudaan dengan adanya Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kepemudaan.

Menurut Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Provinsi Banten, pada tahun 2021 Provinsi Banten berencana membangun 43 unit sekolah baru, pengadaan sekitar 2.000-an ruang kelas baru di sekolah menengah, dan melanjutkan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah sejumlah Rp. 5.500.000,00 per siswa per tahun.

Untuk memperkuat IPP Domain Pendidikan di Provinsi ini, langkah pertama yang akan dilakukan adalah merapikan inventarisasi data. Dispora Provinsi Banten akan menjalin kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten untuk sinkronisasi data peserta didik. Dispora akan menghubungi Badan Pusat Statistik Provinsi Banten terkait penggunaan data untuk perhitungan IPP domain pendidikan di Provinsi Banten.

“Untuk meningkatkan IPP domain pendidikan, diperlukan penguatan koordinasi antar OPD. Penguatan koordinasi antar OPD nantinya dapat diatur dengan mengacu pada Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Layanan Kepemudaan. Namun sebelum RAD disiapkan, pihak Dispora Provinsi Banten diharapkan dapat mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Banten untuk membuat sebuah 'gerakan bersama' yang berfokus pada agenda peningkatan IPP di Provinsi ini," ujar Yohan seraya menutup kegiatan.