Pemerintah Upaya Turunkan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pemuda

Jakarta (30/11) -- Indonesia menargetkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,69 pada tahun 2024. Sementara pada tahun 2019 lalu, prevalensinya masih di angka 1,8.

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Yohan mengatakan bahwa pemuda berkontribusi besar terhadap angka penyalahgunaan narkotika di Tanah Air.

"Pemuda pada hakekatnya adalah tonggak harapan kemajuan bangsa. Tetapi kenyataannya, banyak di antara pemuda kita yang terjerat godaan narkotika dan inilah yang harus kita atasi," ujarnya saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Bahaya Natkotika di Kalangan Pemuda yang diselenggarakan di Harris Vertu Hotel, Jakarta, Senin (30/11).

Yohan menjelaskan pemerintah telah mencanangkan program pengembangan kader inti pemuda anti narkoba (KIPAN) untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Salah satu indikator keberhasilan program tersebut, ialah peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Data 2019, IPP Indonesia yaitu 52,67 sedangkan target di 2024 mencapai 57,67.

"Untuk IPP ini juga diharapkan menjadi indikator kinerja utama dari kementerian/lembaga dan OPD yang terkait dengan kepemudaan. Ada lima domain IPP di mana kesehatan dan kesejahteraan menjadi salah satunya meliputi 4 indikator Angka Kesakitan Pemuda,  Persentase Pemuda Korban Kejahatan, Persentase Pemuda Merokok, dan Persentase Remaja Perempuan sedang Hamil ," tutur Yohan.

Lebih jauh, ia menganggap penyalahgunaan narkotika erat kaitannya dengan ketergantungan pemuda dalam mengonsumsi rokok. Faktanya, indeks pemuda merokok kini berada di angka 25,99.

"Tentu kita akan terus berupaya menurunkan jumlah pemuda merokok agar tidak berlanjut pada penyalahgunaan narkotika," tukasnya.

Instruksi Presiden No. 2/2020 menyebut adanya Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) 2020-2024.

"Dalam pelaksanaannya, penting penyusunan RAD di masing-masing provinsi/kabupaten/kota dan  harus kita percepat dengan mengikutsertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk organisasi kemasyarakatan dan KIPAN," pungkas Yohan.

Reporter: