Sinergi dan Sinkronisasi Program Antar OPD Untuk Memajukan Perempuan di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru

Manado (8/10) -- Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam segala aspek kehidupan. Namun sayangnya, masih terdapat ketimpangan di sektor ekonomi antara laki-laki dengan perempuan, salah satunya adalah pada rata-rata pengeluaran perkapita serta sumbangan pendapatan perempuan bagi pendapatan nasional. 
 
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Roos Diana Iskandar mengatakan, ketimpangan tersebut mengindikasikan perempuan belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi dan berkontribusi maksimal dalam pembangunan.

Menurut Roos Diana, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran penting untuk melibatkan perempuan dalam program-program pemberdayaan dan pembangunan di daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, pada Kamis (8/10).

"Hampir di setiap OPD terdapat program dan kegiatan pemberdayaan perempuan. Sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan antar OPD akan kembali memajukan UMKM perempuan terutama di masa adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19 ini," jelas Roos Diana.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinisi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Dinas Sosial, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan jajarannya.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing memaparkan program-programnya dalam memberdayakan perempuan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Mieke Pangkong menjelaskan bahwa Provinsi sulut memiliki potensi jumlah penduduk perempuan produkti yang sangat besar. Namun disayangkan, dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, banyak sekali sektor yang terdampak, salah satunya pada APBD Provinsi Sulut. 

“Sebagian besar anggaran pada DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dilakukan refocusing untuk penanggulangan penyebaran virus Corona, sehingga berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas perempuan” tuturnya.  

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinso Sulut, dalam kesempatan tersebut menekankan programnya pada pemberdayaan perempuan dalam keluarga, dengan memanfaatkan pekarangan rumah dan sekitar sebagai tempat untuk bertanam tanaman pangan keperluan sehari-hari. 

Kepala Bidang SDM dan Restrukturisasi Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Utara, Victory Palar menginformasikan bahwa saat ini terdapat 158.085 unit UMKM, yang terdiri atas 2.547 unit usaha menengah, 36.617 unit usaha kecil, dan 118.921 unit usaha mikro. Dari total unit UMKM yang ada, sebanyak 90.528 atau 57,2% unit merupakan milik perempuan. 

Victor menjelaskan bahwa dengan kondisi pandemi ini, para pelaku UMKM dituntut harus semakin cepat beradaptasi dengan ekonomi digital di era revolusi industry 4.0. sisi positif dari digitalisasi pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku UMKM adalah eksplorasi potensi dapat lebih optimal, jaringan usaha yang lebih luas, efisiensi biaya operasional, akses yang serba mudah. 

Menutup pertemuan, Roos Diana Iskandar mengajak kembali para Kepala Dinas serta para perwakilan OPD untuk tidak jalan sendiri-sendiri dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, tetapi saling mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing dinas. 

“Para OPD diharapkan bisa saling berkoordinasi untuk saling mengisi dan saling melengkapi agar mendapatkan hasil yang maksimal”, pungkasnya. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: