Pemerintah Perkuat Program Pemberdayaan Lansia 

Jakarta (25/1) -- Indonesia diketahui mengalami kondisi penuaan penduduk yang tidak merata. Data Bappenas menunjukkan, prosentase paling tinggi di wilayah DI Yogyakarta (14.79%) dan Jawa Timur (13.78%) sedangkan untuk proyeksi pada tahun 2045, dua prosentase tertinggi berada di Jawa Timur (24.5%) dan Jawa Tengah (23.28%).

Meskipun saat ini terdapat sejumlah penduduk lanjut usia (lansia) yang masih aktif, namun seiring meningkatnya jumlah lansia di Indonesia maka rasio ketergantungan terhadap lansia juga ditaksir akan meningkat secara signifikan.

Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lanjut Usia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Togap Simangunsong mengatakan bahwa perlu kerja sama lintas sektor dalam menjalankan program pemberdayaan lansia.

"Kondisi pada saat ini, Bappenas sedang melakukan penetapan rancangan terkait Perpres tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan sangat prioritas dan mendesak dengan tujuan dapat mendorong persiapn isu kelanjutsuiaan lebih dini, mengoptimalkan dan memperpanjang produktivitas lansia khususnya saat menghadapi bonus demografi yang akan datang agar lansia Indonesia dapat hidup mandiri, sejahtera, dan bermartabat," tuturnya saat Rapat Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian Pelaksanaan Program Lanjut Usia di Hotel Ibis Style, Jakarta, Selasa (25/1).

Sementara itu, menurut Togap, Kemenko PMK telah berencana untuk melakukan KSP rangkaian kegiatan Kota Ramah Lansia (KRL) Mandiri dengan K/L terkait untuk dijadikan sebagai pilot project.

Kegiatan tersebut nantinya akan dilakukan dengan melakukan analisis indikator terlebih dahulu dengan Permensos No. 4 Tahun 2017, dalam Pasal 5 tentang 15 kriteria kota dapat dinilai ramah lansia sebagai landasannya.

"Kita harapkan untuk target kegiatan puncaknya akan dilakukan bersamaan dengan Hari Lansia Nasional," ucap Togap.

Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Ekonomi Kependudukan FE-UI Prof. Sri Moertiningsih Adioetomo atau yang akrab disapa Tuning mengungkap bahwa secara mendasar dibutuhkan kerangka konseptual yang dapat memperbaiki kapasitas hidup lansia, baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, maupun sosial.

Dalam mengawal isu lansia, Prof Tuning menyatakan bahwa dibutuhkan sistem berbasis short term yang membutuhkan perhatian khusus seperti crash program guna memitigasi lansia dalam menghadapi bencana (alam, kesehatan, maupun sosial).

"Kemenko PMK diharapkan dapat melakukan tugasnya untuk dapat merumuskan konsep ini bersama Kemeterian teknis terkait," tandasnya.

Kontributor Foto:
Reporter: